Ilustrasi skincare (Foto: Savanevich Viktar)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menarik izin edar beberapa produk kosmetik yang dijual tidak sesuai ketentuan peredaran.
BPOM kerap melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang, beredar baik yang dijual secara konvensional maupun secara daring di media sosial atau marketplace.
Selain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap publikasi materi promosi atau iklan produk kosmetik.
Mengutip dari situs web BPOM, kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dibuat untuk digunakan pada bagian luar tubuh.
Misalnya, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, gigi, dan membran mukosa mulut. Kosmetik bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
Sesuai dengan definisi tersebut, maka informasi yang tercantum pada materi promosi atau iklan kosmetik harus sesuai dengan kegunaan kosmetik tersebut.
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama periode Oktober 2023-Januari 2024, BPOM menemukan empat produk kosmetik dengan promosi yang mengeksploitasi erotisme atau seksualitas.
Berikut adalah daftar izin edar kosmetik yang dicabut berdasarkan pemantauan terbaru BPOM.
- Potens Special Gel for Man (nomor notifikasi NA18230104521, pemilik nomor notifikasi Botryo Herba Bioteknologi);
- Hanimun Gentle Gel (nomor notifikasi NA18210112280, pemilik nomor notifikasi Tritunggal Sinarjaya);
- Cocomaxx Gel Massage Gel (nomor notifikasi NA 18210102363, pemilik nomor notifikasi Tritunggal Sinarjaya);
- Geltama Gentle Gel (nomor notifikasi NA 18230100410, pemilik nomor notifikasi Tritunggal Sinarjaya).
Aturan Iklan Produk Kosmetik
Menurut Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika, informasi pada materi promosi atau iklan kosmetik yang beredar, wajib memenuhi kriteria. Salah satunya iklan tidak mengeksploitasi erotisme atau seksualitas.
Kriteria pertama yaitu objektif, yaitu informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan kosmetik.
Materi promosi atau iklan produk kosmetik, wajib memuat informasi yang sesuai dengan data informasi yang diajukan pada saat pengajuan izin edar (notifikasi) produk kosmetik.
Kriteria kedua, yaitu tidak menyesatkan, informasi yang disampaikan dalam iklan harus jujur, akurat, bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat. Kriteria ketiga, yaitu tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI Mohamad Kashuri menjelaskan, produk kosmetik tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
“Karena visual iklan yang ditampilkan jelas menyimpang dari tujuan dan kegunaan atau kemanfaatan kosmetik,” ujar Kashuri dikutip dalam keterangannya, Jumat (22/3).
Sanksi BPOM
Sebagai tindak lanjut dari hal ini, BPOM memberikan sanksi berupa pencabutan nomor izin edara atau notifikasi produk kosmetik tersebut sejak Januari 2024.
BPOM juga bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), untuk mengawasi peredaran dan promosi produk kosmetik di media online, serta memberikan rekomendasi takedown terhadap e-commerce yang mengiklankan produk tersebut.
BPOM mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dan tidak mudah percaya pada promosi yang tidak benar, berlebihan, menyesatkan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Selalu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa (KLIK) sebuah produk kosmetik. Pastikan memilih produk dengan kemasan dalam kondisi baik, baca seluruh informasi pada labelnya dan juga perhatikan jenis produknya, pastikan ada izin edar dari BPOM, dan pastikan tidak melewati masa kedaluwarsa.
Untuk mengecek legalitas atau izin edar kosmetik, Masyarakat bisa menggunakan aplikasi BPOM Mobile dan situs cekbpom.pom.go.id.
Segera laporkan kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533, Balai Besar/Balai POM, atau Loka POM setempat, apabila mengetahui atau mencurigai kegiatan produksi atau peredaran atau promosi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan di lingkungannya.
