Badak yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon (Foto: WALHI)
Penulis: Riandi Akbar
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa yang dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki.
Wacana pemindahan badak Jawa yang rencananya dipindahkan ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, dianggap berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” kata Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, dalam keterangan resmi yang diterima DAAI TV, Kamis (19/11/2026).
Menurut Umi, kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya. Terlebih, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak lagi untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.
Meskipun secara regulasi, lanjut Umi, evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat yang berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal.
“Pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo. Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan,” ujar Umi.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pandangan soal usulan pemindahan Badak Jawa. Pigai menilai pemindahan satwa langka tersebut harus dilakukan secara terukur karena berpotensi berdampak pada lingkungan.
Hal itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).
“Manusia kalau memindahkan secara paksa, dengan sadar dan sengaja, suatu komunitas dari tempat kehidupannya ke tempat yang lain, itu masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks HAM,” kata Pigai.

