Sumber Gambar : Canva
Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan sektor properti agar lebih bergairah. Transaksi sektor properti sebelum pandemi mencapai hampir 200 triliun rupiah per tahun, bahkan sektor properti tercatat menyumbang 13,6 persen Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020, tahun pertama kali pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Sektor properti kemudian disebut-sebut sebagai ‘lokomotif’ dari pertumbuhan ekonomi karena menaungi 175 sektor usaha lainnya, seperti berbagai industri bahan bangunan, mebel, hingga jasa kenotariatan dan perbankan. Setidaknya 20-30 juta pekerja terlibat dalam sektor properti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW), termasuk sosok yang mengemukakan hal tersebut dalam sebuah kesempatan diskusi daring belum lama ini. “Properti itu memang lokomotif ekonomi, menjadi salah satu yang kontribusinya terbesar terhadap ekonomi nasional, selain otomotif,” ujarnya. Ali kemudian memaparkan hasil survei yang dilakukan IPW tahun 2021 yang menunjukkan 58,6 persen konsumen menyatakan minatnya terhadap properti, dan sebanyak 51,6 persen diantaranya adalah konsumen yang berminat terhadap kepemilikan rumah. Catatannya, sepanjang tahun 2021 geliat sektor properti mengalami tren naik-turun akibat berbagai pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga dinilai cukup membatasi transaksi jual-beli rumah yang pada dasarnya membutuhkan kehadiran minimal 1 kali kunjungan untuk melihat fisik rumah yang akan dibeli.
Permintaan akan kepemilikan rumah selama pandemi, bergeser ke pasar rumah menegah dengan harga di atas 1 miliar rupiah. Tren ini dapat dilihat dari data yang diungkap rumah.com, di mana pasar rumah harga 300 juta rupiah ke bawah menjadi yang paling terpukul, sementara pasar rumah harga 1 miliar rupiah ke atas mendapatkan minat sebanyak 52 persen di tahun 2021. Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Real Estate Indonesia (REI), Hari Ganie, memprediksi tren tersebut akan berlanjut di tahun 2022. Ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi tren ini, salah satunya adalah varian Omicron sebagai gelombang ke-3 Covid-19 tengah melanda dan dikhawatirkan kembali memukul daya beli masyarakat untuk rumah kelas 300 juta rupiah ke bawah. Hari Ganie kemudian menyarankan pemerintah untuk melanjutkan program restrukturisasi hingga Maret 2024, “kami mohon ada perpanjangan restrukturisasi untuk pengembang yang semula berakhir Maret 2023, kami usulkan sampai Maret 2024 karena kita tahu kondisi penjualan saat ini masih lesu, masih ada Omicron dan lain-lain, itu memengaruhi sekali penjualan kami.”
Data Bank Indonesia menunjukkan sektor properti, khususnya KPR / KPA, terpuruk selama masa awal pandemi Covid-19. Pertumbuhan KPR / KPA yang pada tahun 2019 sebesar 12,3 persen turun drastis menjadi hanya 3,7 persen di tahun 2020. Padahal, Kementerian PUPR masih menjalankan Program Sejuta Rumah (PSR) yang diamanatkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu. Guna mendorong keberhasilan PSR yang secara otomatis berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR lantas memberikan berbagai bantuan pembiayaan perumahan. Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyampaikan, bantuan pembiayaan perumahan yang difasilitasi pemerintah antara lain FLPP, SSB, BP2BT, dan SBUM serta Tapera. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPN DTP yang berlaku hingga Juni 2022 untuk mendorong pertumbuhan rumah menengah dan besar.
PPN DTP sendiri disambut baik oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan dana terbatas, selama masa pandemi ini. Seorang pembeli rumah menengah asal Tangerang, Wuri, mengaku baru saja melakukan pembelian rumah seharga 935 juta rupiah pada bulan Desember 2021 karena tertarik dengan manfaat program tersebut. “Sangat membantu saya, saya bisa menghemat puluhan juta atau sekitar 87 juta untuk rumah yang baru saya beli. Tentu ini berpengaruh ke besaran cicilan saya,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler (16/02/2022).
Tidak berlebihan jika upaya Kementerian PUPR dalam memberi bantuan pembiayaan perumahan ini dikatakan berhasil, karena tahun 2021 menunjukkan tren pemulihan pertumbuhan KPR / KPA yang bergerak naik hingga 7,3 persen. “Ini menunjukkan bahwa respon terhadap kebijakan dari pemerintah tadi yang dibuat untuk penanganan pandemi covid ini cukup baik. Jadi ini kebijakannya responsif, dan direspon pasar sangat baik,” ujar Iwan Suprijanto. Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi apik yang dilakukan Kementerian PUPR dengan sejumlah stakeholder sektor properti yang diharapkan Iwan bisa menjadi ‘obat’ untuk pemulihan ekonomi nasional. “Dengan semangat ini, saya berharap pertumbuhan di sektor properti yang makin sehat, makin bergairah ini menjadi salah satu jalan, salah satu obat, dan salah satu solusi bagi pemulihan ekonomi nasional,” sambungnya.
Melihat pertumbuhan sektor properti yang positif selama pandemi, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Divison Bank BTN, M. Yut Penta, menyampaikan optimismenya. “Sektor real estate cukup resilien selama pandemi, fluktuasinya tidak terlalu tinggi bahkan itu dibandingkan dengan PDB,” ucap M. Yut Penta. Bank pelat merah ini memiliki posisi yang cukup strategis sebagai enabler di sektor properti, khususnya perumahan, yaitu sebagai pemberi kredit konstruksi dan juga pemberi kredit KPR. Yut Penta juga menyampaikan Bank BTN tengah mengembangkan digitalisasi mortgage ecosystem dalam BTN Property, dan hasilnya mencatatkan peningkatan signifikan pada approval rate, bertambahnya mitra pengembang, bertambahnya proyek perumahan, hingga peningkatan unit ready stock rumah yang semula 678 ribu unit menjadi 719 ribu unit. Bank BTN memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan rumah di tahun 2022 ini akan tumbuh sebesar 10 persen.
Pertumbuhan KPR yang positif dan optimisme perbankan semakin memperjelas semangat gotong royong dalam mewujudkan sejuta rumah untuk ekonomi bangsa yang lebih baik. Terlepas dari semua pencapaian yang menggembirakan di sektor properti ini, REI dan Kementerian PUPR masih mencari solusi untuk merangkul pekerja informal sebanyak 60 persen dari total pekerja di Indonesia, yang tidak mempunyai akses perbankan dalam melakukan pembelian rumah. Peningkatan unit ready stock juga menjadi tantangan di tengah lemahnya daya beli masyarakat dalam gempuran mutasi virus SARS-CoV2. Catatan lain, Kementerian PUPR secara terbuka menyampaikan masih membutuhkan dukungan dari semua stakeholder sektor properti agar berkomitmen dalam mendukung inovasi kebijakan dan keterbukaan data, guna membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat momentum.
Penulis : Gilang Syahbani