Yohannes Sembiring (49) biasa menghabiskan waktu untuk mengajari anak-anak hingga dewasa menyelam di Kolam Renang Selayang, Medan.<\/p>\n
Tahun 2014, pria yang akrab disapa Annes ini mendirikan Medan Scuba Diver, sebuah klub penyelam di Medan. Tidak hanya menyalurkan hobi menyelam dan menikmati keindahan bawah laut, para penyelam di komunitas ini juga dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan seputar laut. Mereka juga terlibat dalam aksi-aksi konservasi laut.<\/p>\n
Sebagai sosok yang sangat mencintai laut, Annes juga miris melihat perairan Sumatra Utara, terutama ekosistem terumbu karang yang rusak akibat berbagai faktor. Seperti kondisi arus laut dan kondisi air di laut sendiri.<\/p>\n
\u201cSaya suka laut dan punya tanggung jawab agar laut di Sumatra Utara membaik. Ini karena, perairan di sini sebagian besar karangnya hancur. Padahal, karang adalah rumah bagi para ikan. Jika karang rusak, maka ikan-ikan di lautan juga tidak ada. Untuk itu, kami melakukan berbagai upaya guna menjaga biota laut,\u201d ujar Annes kepada DAAI TV.<\/p>\n
Di dalam melakukan aksi konservasi, ia mengajak teman-temannya sesama penyelam melakukan transplantasi terumbu karang (coral transplantation<\/em>). Trasplantasi terumbu karang, adalah upaya mengembalikan terumbu karang lewat pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain, atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan.<\/p>\n Annes dan para penyelam Medan Scuba Diver, rutin melakukan trasplantasi terumbu karang di sejumlah perairan di Sumatra Utara sejak tahun 2019. Beberapa lokasi yang dituju adalah Pulau Salah Nama, Perairan Natal di Mandailing Natal, Pulau Berhala, Perairan di Sibolga,\u00a0 dan Nias.<\/p>\n Setiap kali beraksi, mereka juga didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara. Tidak hanya para penyelam, Annes juga mengajak pelajar SMA dan mahasiswa untuk turut serta melakukan transplantasi karang.<\/p>\n Tujuan Annes mengajak generasi muda, adalah untuk menanamkan kesadaran (awareness<\/em>) pada mereka agar mencintai laut sedini mungkin.<\/p>\n \u201cSaya pikir menanamkan awareness<\/em> itu penting dilakukan. Pasalnya, kalau di awal mereka tidak cinta laut, mereka juga tidak peduli,\u201d kata Annes.<\/p>\n Membentuk UPTD untuk Mengawasi Perairan <\/strong><\/p>\n Provinsi Sumatra Utara memiliki luas total 182.414,25 km\u00b2 yang terdiri atas luas daratan 71.284,39 km2 dan luas lautan 110.000 km\u00b2. Berdasarkan peraturan ini, kawasan perairan seluas 4.862.319,47 Ha rencannya akan dialokasikan menjadi Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut.<\/p>\n Masing-masing alokasi tersebut, secara terrinci berupa Kawasan Konservasi seluas 299.880.87 Ha (6.17%), Kawasan Pemanfaatan Umum 4.030.962,67 Ha (82.9%), Kawasan Strategis Nasional Tertentu 491.080,71 Ha (10.1%), dan Alur Laut 40.935,22 Ha (0.83%).<\/p>\n Provinsi Sumatra Utara sendiri, mengalokasikan sekitar 299.880,87 Ha atau 6.17% dari luas total perairan untuk dicadangkan dan dibentuk menjadi kawasan konservasi perairan daerah. Perairan yang luas ini, juga menghasilkan biota laut dan sumber keanekaragaman hayati yang mumpuni.<\/p>\n Namun, sayangnya kondisi ini terganggu akibat rusaknya ekosistem terumbu karang di kawasan yang bermasalah yang menjadi indikator pengelolaan kawasan yang tidak efektif.<\/p>\n Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara Hamdan Sukri, menyampaikan pentingnya kolaborasi untuk mengelola kekayaan laut dan perikanan Provinsi Sumatra Utara.<\/p>\n \u201cKita sepakat bahwa perairan, termasuk kawasan konservasi, perlu dikelola dan dilindungi. Tentu saja kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan sebab pemerintah tidak dapat mengelola laut dan perikanan itu sendiri,\u201d jelas Hamdan.<\/p>\n Tidak saja komunitas seperti Medan Scuba Diver yang digagas oleh Annes, Konservasi Indonesia (KI), sebuah lembaga swadaya yang fokus di bidang konservasi juga turut andil melakukan tugas-tugas konservasi.<\/p>\n KI bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendukung pencapaian target wilayah konservasi seluas 30% dari luas wilayah perairan sampai tahun 2045.<\/p>\n KI memulai pendekatan inovatif melalui skema blended finance<\/em> dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta wilayah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian, ketahanan pangan, dan keanekaragaman hayati.<\/p>\n Sundaland Program Director Konservasi Indonesia Teuku Youvan Anwar menjelaskan, isu konservasi, baik darat maupun laut memerlukan kerja kolektif dari berbagai pihak karena sumber daya yang dikelola akan berdampak bagi kesejahteraan.<\/p>\n \u201cIni, kan, sifatnya holistik artinya satu kesatuan yang memang harus didukung dan didorong, tidak bisa secara parsial kita melihat masyarakat, tapi ini harus didukung oleh pemerintah dan NGO. Jadi para pihak harus bekerja sama untuk menjaga ekosistem, tidak hanya terumbu karang tapi juga mangrove dan padang lamun. Ketika ini dilakukan, akan membantu pengelola kawasan konservasi untuk bisa menjaga keefektivan kawasan konservasinya,\u201d ungkap Youvan.<\/p>\n Di dalam perspektif pengelolaan kawasan konservasi, kondisi sumber daya perairan di kawasan konservasi dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan kawasan, serta rendahnya berbagai program rehabilitasi dan konservasi, dan penyadartahuan di kawasan konservasi perairan yang dilaksanakan oleh Institusi Pengelola Kawasan Konservasi atau Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi (SUOP).<\/p>\n Berdasarkan PermenKP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, kawasan konservasi yang telah ditetapkan harus dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi (SUOP) berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas.<\/p>\n Lebih lanjut, SUOP bertugas dalam melaksanakan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala, melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi, melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat, serta melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi.<\/p>\n Hingga saat ini, Sumatra Utara belum memiliki SUOP, sehingga menjadi salah satu isu pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Sumatra Utara.<\/p>\n Kondisi tersebut, tampak pada nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tahun 2021 dan 2022 yang mana seluruh KKPD di Provinsi Sumatra yang memiliki nilai EVIKA tidak lebih dari 26% dengan status pengelolaan dikelola minimum (< 25%).<\/p>\n Salah satu rekomendasi penting penilaian EVIKA, membutuhkan pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi.<\/p>\n Berdasarkan penilaian EVIKA tahun 2021 dan 2022, pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) sebagai SUOP di kawasan konservasi perairan Sumatra Utara pun diusulkan.<\/p>\n UPTD merupakan bentuk organisasi pengelola kawasan konservasi yang lebih tepat dibanding lainnya. Pembentukan UPTD pada KKPD Sumatra Utara, juga memenuhi peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi.<\/p>\n Hal ini juga diamanatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Permen-KP Nomor 31 Tahun 2020.<\/p>\n \u201cTentunya kita akan siapkan tata kelola ini secara bertahap agar apa yang kita sebut sebagai lembaga pengelola dalam suatu kawasan konservasi, mampu menerapkan rencana pengelolaan tersebut dengan dukungan para pihak, serta masyarakat sebagai mitra utama dalam kawasan konservasi. Jadi ekosistem akan berikan dampak bagi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem tersebut. Contohnya mangrove, lamun, dan terumbu karang,\u201d lanjut Youvan.<\/p>\n Melalui pembentukan UPTD, pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan, yakni seluas 162.361,76 Ha, akan semakin diperkuat.<\/p>\n Keempat kawasan konservasi perairan tersebut, di antaranya adalah KKPD Sawo Lahewa seluas 29.230,85 Ha; KKPD Tapanuli Tengah seluas 84.429,07 Ha; KKPD Pulau-pulau Batu Nias Selatan seluas 44.939,22 Ha; dan KKPD Pulau Berhala, Serdang Bedagai; seluas 3.762,62 Ha.<\/p>\n Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan M. Riza Kurnia Lubis juga menyampaikan, pembentukan UPTD menjadi agenda yang akan segara dijalankan agar kawasan konservasi perairan yang sudah ada dapat segera terkelola.<\/p>\n \u201cSaat ini, kami telah melakukan kajian akademis bersama rekan-rekan Konservasi Indonesia. Kajian ini menjadi pedoman bagi kami untuk dapat membentuk unit kerja supaya pengelolaan, fungsi, dan manfaat kawasan konservasi perairan dapat meningkat. Melalui pembentukan UPTD nanti, kami berharap perolehan EVIKA Sumatra Utara di tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik lagi,\u201d tutur Riza.<\/p>\n Menuju Ekonomi Biru<\/strong><\/p>\n Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatra Utara, Aryani Septenti Kartini, menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi akan berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi biru (blue economy<\/em>).<\/p>\n Menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya yang ada di lautan. Pemanfaatan sumber daya lautan ini. digunakan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.<\/p>\n Ekonomi biru digadang tidak hanya menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).<\/p>\n \u201cSaat ini, Provinsi Sumatra Utara masih berfokus pada pembangunan ekonomi hijau. Padahal, potensi kelautan dan perikanan kita seluas 4,8 juta hektare apabila dikelola dengan optimal mampu mendorong pembangunan ekonomi biru,\u201d ungkap Aryani.<\/p>\n Aryani menambahkan, dalam penyusunan rencana pembangunan Provinsi Sumatra Utara ke depan, diharapkan pengelolaan ekonomi biru dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatra Utara.<\/p>\n Di dalam mewujudkan ekonomi biru Sumatra Utara, UPTD akan berfokus pada upaya pelestarian, pemantauan, pemanfaatan, perlindungan sumber daya hayati, hingga penyadartahuan masyarakat di kawasan konservasi.<\/p>\n \u201cArtinya, kita akan membantu pemerintah dalam hal menetapkan kawasan konservasi. Setelah itu, kita akan mendorong pemerintah untuk bisa membentuk rencana pengelolaan dalam rencana pengelolaan tentu akan mencakup aspek-aspek dalam ekonomi biru itu sendiri,\u201d pungkas Youvan.<\/p>\n Sejalan dengan hal tersebut, Annes berharap UPTD dapat membawa angin segar bagi pariwisata dan membuat hidup masyarakat di sekiatarnya lebih sejahtera.<\/p>\n \u201cSudah waktunya Sumatra Utara punya UPTD, harus ada satu bidang yang membawahi masalah konservasi kelautan dari dinas terkait agar nantinya program-program konservasi lebih terarah, serta jalur wisata juga jadi lebih mudah perizinannya,\u201d tutup Annes.<\/p>\n <\/p>\n Penulis: Nur Azizah<\/strong><\/p>\n [\/et_pb_text][brbl_post_grid include_categories=”861″ order_by=”rand” post_count=”4″ content_padding=”0px|30px|0px|30px|false|false” title_spacing_top=”0px” title_spacing_bottom=”10px” column_count=”2″ column_gap_x=”0px” column_gap_y=”13px” show_avatar=”off” show_excerpt=”off” show_author=”off” show_date=”off” content_bg_color=”RGBA(255,255,255,0)” post_padding_tablet=”” post_padding_phone=”” post_padding_last_edited=”on|desktop” content_padding_last_edited=”off|phone” column_count_tablet=”2″ column_count_phone=”1″ column_count_last_edited=”on|desktop” column_gap_x_tablet=”0px” column_gap_x_phone=”0px” column_gap_x_last_edited=”on|phone” _builder_version=”4.19.3″ _module_preset=”default” title_text_color=”#000000″ title_line_height=”1.3em” custom_margin=”|-20px||-20px|false|false” custom_margin_tablet=”|-20px||-20px|false|false” custom_margin_phone=”|-20px||-20px|false|false” custom_margin_last_edited=”on|phone” custom_padding=”||||false|false” title_font_size_tablet=”” title_font_size_phone=”16px” title_font_size_last_edited=”on|tablet” title_line_height_tablet=”1.3em” title_line_height_phone=”1.3em” title_line_height_last_edited=”on|phone” border_width_all_content=”0px” border_style_all_content=”none” global_colors_info=”{}”][\/brbl_post_grid][et_pb_text admin_label=”Judul Video” _builder_version=”4.19.3″ _module_preset=”default” text_font=”Lato||||||||” text_font_size=”20px” text_line_height=”1.6em” header_font=”Lato|900|||||||” header_2_font=”Lato|900|||||||” header_2_font_size=”30px” header_6_font=”Lato|900|||||||” custom_margin=”50px||||false|false” custom_padding=”|0px||||” text_font_tablet=”Lato||||||||” text_font_phone=”Lato||||||||” text_font_last_edited=”on|desktop” text_font_size_tablet=”” text_font_size_phone=”16px” text_font_size_last_edited=”on|phone” header_2_font_size_tablet=”30px” header_2_font_size_phone=”25px” header_2_font_size_last_edited=”on|phone” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”4.19.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]![\"\"](\"https:\/\/daaitv.co.id\/DAAI-WP\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Upaya-Melindungi-Laut-Sumatra-Utara-1-scaled.jpg\")
<\/p>\n
Berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana tertuang pada pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Sumatra Utara yang telah mengatur pengelolaan pemanfaatan ruang laut dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatra Utara 2019-2039.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/daaitv.co.id\/DAAI-WP\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Upaya-Melindungi-Laut-Sumatra-Utara-2-scaled.jpg\")
<\/p>\nSimak Video Pilihan di Bawah Ini:<\/h3>\n